Pertunangan Dini dalam Pandangan Madzhab Syafii dan Hukum Negara: Studi terhadap Fenomena Masyarakat Madura

Abstract

Pertunangan merupakan sebuah proses yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Idealnya proses pertunangan melibatkan empat pihak: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, orang tua mempelai pria atau walinya, orang tua mempelai wanita atau walinya. Semua pihak harus dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tekanan. Namun realitas ini tidak terjadi dalam fenomena pertunangan dini di Madura. Fenomena pertunangan dini di Madura hanya melibatkan orang tua atau wali dari mempelai pria dan wanita. Tidak melibatkan masing-masing calon pengantin, karena memang usianya masih dini. Tulisan ini mencoba menjawab bagaimana pandangan Mazhab Syafii dan hukum negara terhadap fenomena pertunangan dini di Madura. Penelitian ini berfokus terhadap kasus yang ada di Pulau Madura, dengan cara hadir dan bertemu langsung dengan pelaku pertunangan dini. Lalu meneropong melalui karya-karya ulama Mazhab Syafii dan hukum negara. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam karya ulama madzhab Syafii terdapat dua ketentuan dalam pertunangan yang relevan dalam kasus ini yaitu: Pertama hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom. Kedua pihak perempuan tidak dalam tunangan orang lain. Adapun dalam hukum negara juga tercantum dua ketentuan yang relevan yakni:Pertama terdapat kehendak dari masing-masing pasangan untuk mencari jodoh. Kedua pihak perempuan tidak dalam sedang tunangan orang lain. Melihat kedua literatur tersebut tidak ditemukan pelanggaran dalam praktek pertunangan dini seperti yang terjadi di Madura. Sehingga pertunangan dini seperti yang terjadi di Madura halal dan legal.